Wednesday, November 2, 2011

Kumpulan peraturan perundang-undangan bidang P3K


I. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yanglayak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2).Pekerjaan yang layak bagi kemanusiaanadalah pekerjaan yang bersifat manusiawi sesuai dengan harkat dan martabatmanusia, sehingga pekerja berada dalam kondisi selamat dan sehat, terhindardari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.Berdasarkan ketentuan tersebut, telahditerbitkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antaralain mengatur tentang perlindungan tenaga kerja yaitu bahwa setiap tenaga kerjaberhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan,pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatmanusia dan nilai agama.Khusus untuk keselamatan kerja, setahun kemudiandikeluarkan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Keselamatan yang diterbitkan dizaman Hindia Belanda pada tahun 1910 yang dikenal dengan singkatan VR yaitu“Veilegheids Reglement”.

Undang-undang No. 1 tahun 1970lebih bersifat preventif dibanding dengan VR yang bersifat represif.Ruanglingkup keselamatan kerja yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1970 mencakupkeselamatan kerja di semua tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan air, di dalam air, maupun di udara di wilayah negara RepublikIndonesia.Karena itu sumber bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan danpenyakit akibat kerja yang berada di tempat kerja harus dikendalikan melaluipenerapan syarat keselamatan dan kesehatan kerja sejak tahap perencanaan,proses produksi, pemeliharaan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasaran,pemakaian, penyimpanan, pembongkaran dan pemusnahan bahan, barang produk teknisdan alat produksi yang mendukung dan dapat  menimbulkan bahaya dankecelakaan.

Syarat keselamatan kerjatersebut di berlakukan ditempat kerja yang memakai antara lain peralatan yangberbahaya, bahan B3, pekerjaan konstruksi dan perawatan bangunan, usahapertanaman kehutanan dan perikanan, usaha pertambangan, usaha pengangkutanbarang dan manusia, usaha penyelaman, pekerjaan dengan  tekanan udara atausuhu tinggi/rendah, pekerjaan dalam tangki atau lubang, serta di tempatkerjanya yang terdapat atau menyebarkan suhu, kelembaban, debu, kotoran, api,asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, radiasi, suara dan getaran.Untukmenjamin keselamatan dan kesehatan ditempat kerja yang menggunakan alat ataubahan yang berbahaya dan beracun, atau lingkungan tempat kerja yang dapatmenimbulkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan, maka berbagai persyaratan K3perlu di penuhi.

Selain Undang-undang KeselamatanKerja di berbagai sektor diterbitkan pula berbagai Undang-undang yang antaralain mengatur keselamatan dan atau kesehatan pekerja, instalasi, sarana kerja,kondisi tempat kerja,

1)     Undang-undang No. 6 tahun 1967 tentang Peternakan danHewan
2)     Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentangKetentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
3)     Undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian
4)     Undang-undang No. 15 tahun 1985 tentangKetenagalistrikan
5)     Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem BudidayaTanaman
6)     Undang-undang No. 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian
7)     Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu LintasDarat
8)     Undang-undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan
9)     Undang-undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran
10)  Undang-undangNo. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
11)  Undang-undangNo. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
12)  Undang-undangNo. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Setiap Undang-undang tersebutditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, PeraturanMenteri dan peraturan perundangan lainnya.

II. PERATURAN PERUNDANGAN K3 SAAT INI

Tata urutan peraturanperundangan yang berlaku adalah UUD 1945, TAP MPR, Undang-undang, PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, InstruksiMenteri, dll.Berikut ini Peraturan Perundang-undangan K3 yang disusun sesuaihirarki disektor Ketenagakerjaan.

Undang-undang

Undang-undang Uap Tahun 1930 mengaturtentang keselamatan dalam pemakaian pesawat uap. Pesawat uap menurutUndang-undang ini adalah ketel uap, dan alat-alat lain yang bersambungan denganketel uap, dan bekerja dengan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan udara.Undang-undang ini melarang menjalankan atau mempergunakan pesawat uap yangtidak mempunyai ijin yang diberikan oleh kepala jawatan pengawasan keselamatankerja (sekarang Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Ketenaga Kerjaan danPengawasan Norma Kerja-Departemen Tenaga Kerja). Terhadap pesawat uap yangdimintakan ijinnya akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian  dan apabilamemenuhi persyaratan yang diatur peraturan Pemerintah diberikan AkteIjin.Undang-undang ini juga mengatur prosedur pelaporan peledakan pesawat uap,serta proses berita acara pelanggaran ketentuan undang-undang ini.

Undang-undang nomor 3 Tahun 1969

Tentang Persetujuan KonvensiOrganisasi Perburuhan Internasional nomor 120 mengenai Higiene dalam Perniagaandan Kantor-kantor. Undang-undang ini memberlakukan Konvensi ILO nomor 120, yangberlaku bagi badan-badan perniagaan, jasa, dan bagian bagiannya yang pekerjanyaterutama melakukan pekerjaan kantor. Dalam azas umum konvensi ini diatur syaratkebersihan, penerangan yang cukup dan sedapat mungkin mendapat penerangan alam,suhu yang nyaman, tempat kerja dan tempat duduk, air minum, perlengkapansaniter, tempat ganti pakaian, persyaratan bangunan dibawah tanah, keselamatanterhadap bahan, proses dan teknik yang berbahaya, perlindungan terhadapkebisingan dan getaran, dan perlengkapan P3K.

Undang-undang No. 1 tahun 1970

Tentang Keselamatan Kerjaterdiri dari XI bab dan 18 pasal.Bab I (pasal 1) menjelaskan tentang istilah-istilahBabII (pasal 2) tentang ruang lingkup yang meliputi keselamatan dan kesehatankerja disemua tempat kerja baik didarat, di dalam tanah, di permukaan air, didalam air maupun di udara di wilayah Republik Indonesia.Bab III (pasal 3 dan 4)mengenai syarat-syarat keselamatan kerjaBab IV (pasal 5 – 8) tentangpengawasanBab V (pasal 9) tentang pembinaan K3Bab VI (pasal 10) tentang P2K3BabVII (pasal 11) tentang kecelakaan kerjaBab VIII (pasal 12) tentang kewajibandan hak tenaga kerja Bab IX (pasal 13) tentang kewajiban bila memasuki tempatkerjaBab X (pasal 14) tentang kewajiban pengurusBab XI (pasal 15 – 18) tentangketentuan penutup

Didalam penjelasan umum,disebutkan bahwa Undang-undang ini merupakan pembaharuan dan perluasandibandingkan dengan undang-undang sebelumnya (Veilegheids Reglement Tahun 1910)yaitu :1.Perluasan Ruang lingkup2.Perubahan pengawasan yang bersifat represifmenjadi prefentif3.Perumusan tehnis yang lebih tegas4.Penyesuaian tata usaha/administrasi yang diperlukan bagi pelaksana pengawas5.Tambahan pengaturanpembinaan keselamatan kerja bagi manajemen dan tenaga kerja6.Tambahanpengaturan pemungutan retribusi tahunan

Undang-undang nomor 3 Tahun 1992

Tentang Jaminan Sosial TenagaKerja, yang mengatur bahwa setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosialtenaga kerja. Undang-undang ini terdiri dari sepuluh Bab dan 35 pasal. Untukmemberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminansosial dengan mekanisme asuransi. Ruang lingkup program meliputi jaminan kecelakaankerja, jaminan kematian, jaminan haritua dan jaminan kesehatan. Pengembanganprogram diatur dengan Peraturan Pemerintah.Jaminan kecelakaan meliputi biayapengangkutan, pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan, serta rehabilitasiserta santunan berupa uang yang meliputi:sementara tidak mampu bekerja, cacatsebagian selama-lamanya, cacat total selama-lamanya baik fisik maupun mentaldan santunan kematian. Diatur juga keluarga yang berhak menerima jaminankematian, pembayaran jaminan hari tua serta pelayanan jaminan kesehatan.Dalamundang-undang ini diatur kepesertaan, iuran, jaminan dan tata cara pembayaran,Badan penyelenggara serta ketentuan pidana.

Undang-undang nomor 23 Tahun 1992

Tentang Kesehatan, terdiri dari12 Bab dan 90 pasal. Menurut undang-undang ini setiap orang berhak memperolehderajat kesehatan yang optimal, dan setiap orang berkewajiban untuk ikut sertadalam pemeliharaan dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga danlingkungan. Dari 15 upaya kesehatan, salah satunya adalah upaya kesehatankerja. Pada pasal 23 dinyatakan:

·       Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkanproduktivitas kerja yang optimal;
·       Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatankerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja;
·       Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakankesehatan kerja;
·       Ketentuan mengenai kesehatan kerja diatur denganPeraturan Pemerintah.

No comments:

Post a Comment